Sistem perekonomian adalah sistem
yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang
dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.
Perkembangan Sisitem Perekonomian
Indonesia dimulai dari masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.
1. Perekonomian Indonesia masa
orde lama (1945-1966)
Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia
mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang
bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor
yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar negri.
Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank
sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak
ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk
memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan
dari pengambilan keputusan politik.
Masa orde lama dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945
saat Indonesia merdeka. Pada saat itu,keadaan ekonomi Indonesia mengalami
stagflasi (artinya stagnasi produksi atau kegiatan produksi terhenti pada
tingkat inflasi yang tinggi). Indonesia pernah mengalami sistem
politik yang demokratis yakni pada periode 1949 sampai 1956. Pada tahun
tersebut, terjadi konflik politik yang berkepanjangan dimana
rata-rata umur kabinet hanya dua tahun sehingga pemerintah yang berkuasa
tidak fokus memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yangterjadi pada saat
itu. Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan jaman
kolonial, struktur ini disebut dual society dimana struktur dualisme
menerapkandiskriminasi dalam setiap kebijakannya baik yang langsung maupun
tidak langsung.Keadaan ekonomi Indonesia menjadi bertambah buruk dibandingkan
pada masa penjajahanBelanda.
Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke
proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana
Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana
pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek
besar tersebut. Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan
perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun
ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti
adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.
Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk.
Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan
pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya
konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana
revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.
Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%.
Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai
dekat dengan negara-negara komunis
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak
sudah tokok-tokoh negara saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang
tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya
mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan
cita-cita tolong menolong adalah koperasi, namun bukan berarti semua kegiatan
ekonomi harus dilakukan secara koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu,
Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan
bahwa yang dicita-citakan adalah semacam ekonomi campuran. Namun demikian dalam
proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi yang baru,
dinamakan sebagai Sistem Ekonomi
Pancasila, yang didalamnya mengandung unsur pentinga yang
disebut Demokrasi Ekonomi.
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan yang akan
mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka
menurut UUD’45, sistem perekonomian Indonesia tercermin dalam pasal-pasal 23,
27, 33. Dan 34.
Demokrasi
Ekonomi dipilih, karena mempunyai ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso,
1993) :
·
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
·
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
·
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
·
Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan
pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap
kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
·
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
·
Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnnya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
·
Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara
dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan
umum.
·
Fakir miskin serta anak terlantar, dipelihara oleh
pemerintah.
Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang
adanya sistem Free Fight Liberalism,
Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem
ekonomi yang dianut Indonesia (bertentangan).
Free Fight Liberalism adalah
Sistem kebebasan
usaha yang tidak terkendali, sistem ini dianggap tidak cocok dengan
kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat gotong-royong yang
tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya
jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
Etatisme adalah Suatu paham dalam
pemikiran politik yang
menjadikan negara
sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh
elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan
menggunakan instrumen kekuasaan. Keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan
juga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk dapat berkembang
dan bersaing sehat.
Monopoli adalah suatu bentuk pemusatan
ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain
pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.
Meskipun pada awal perkembangan perekonomian Indonesia
menganut sistem ekonomi pancasila, ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’,
namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah
terjadi di Indonesia. Awal tahun1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan
bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga
dengan sistem etatisme, pernah juga memberi corak perekonomian di tahun
1960-an sampai dengan pada masa orde baru.
2. Perekonomian Indonesia masa
orde baru (1966-1998)
Inflasi pada tahun 1966 mencapai 650%,dan defisit APBN
lebih besar daripada seluruh jumlah penerimaannya. Neraca pembayaran dengan
luar negeri mengalami defisit yang besar, nilai tukar rupiah tidak stabil”
(Gilarso, 1986:221) merupakan gambaran singkat betapa hancurnya perekonomian
kala itu yang harus dibangun lagi oleh masa orde baru atau juga bisa dikatakan
sebagi titik balik.
Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya
perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi
ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan
menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai
ayng berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya
IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan
pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Berikut
penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA:
A. REPELITA I (1967-1974)
Mulai berlaku sejak tanggal 1april 1969. Tujuan yang
ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang
diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama
untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan
kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
B. REPALITA II (1974-1979)
Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per
tahun. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk
memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri
yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
C. REPALITA III (1979-1984)
Prioritas tetaap pada pembangunan ekonomi yang
dititikberatkan pada sector pertanian menuju swasembada pangan, serta
peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
D. REPALITA IV (1984-1989)
Adalah peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan
usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian
pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja.
Priorotasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.
Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi
menurut REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan
yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.
Orde Baru adalah sebutan bagai masa pemerintahan
Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama yang di pimpin
oleh Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998.
Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini
dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu,
kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk
masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara
berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Politik Presiden Soeharto memulai "Orde
Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan
luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa
jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah
mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September1966 mengumumkan
bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan
melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota
PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun
setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan
sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru. Presiden
Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara
dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang
ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan
perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui
struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli
ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya
bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat
dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar
oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi
tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang
pembangunan antara pusat dan daerah.
Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini,
dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya,
jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan
1980-an.
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi.
Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di
Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak
langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara
terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang,
meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas china indonesia terutama
dari komunitas pengobatan china tradisional karena pelarangan sama sekali akan
berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa di tulis dengan
bahasa mandarin. Mereka pergi hingga ke Makhamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung
indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa china indonesia bejanji
tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan
Indonesia. Untuk keberhasilan ini kita mesti memberi penghormatan bagi Ikatan
Naturopatis Indonesia ( I.N.I ) yang anggota dan pengurus nya pada waktu itu
memperjuangkan hal ini demi masyarakat china indonesia dan kesehatan rakyat
indonesia. Hingga china indonesia mempunyai sedikit kebebasan dalam menggunakan
bahasa Mandarin.
Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang
diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam
bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer indonesia dalam
hal ini adalah ABRI meski beberapa orang china indonesia bekerja juga di sana.
Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan
pengakuan pemerintah.
Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa
yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan
rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah
Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai
pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh
komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Orang Tionghoa
dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk
menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.
Kelebihan
sistem Pemerintahan Orde Baru
§ Perkembangan GDP per kapita
Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih
dari AS$1.000
§ Sukses transmigrasi
§ Sukses KB
§ Sukses memerangi buta huruf
§ Sukses swasembada pangan
§ Pengangguran minimum
§ Sukses REPELITA (Rencana
Pembangunan Lima Tahun)
§ Sukses Gerakan Wajib Belajar
§ Sukses Gerakan Nasional
Orang-Tua Asuh
§ Sukses keamanan dalam negeri
§ Investor asing mau menanamkan
modal di Indonesia
§ Sukses menumbuhkan rasa
nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
Kekurangan
Sistem Pemerintahan Orde Baru
v Semaraknya korupsi, kolusi
dan nepotisme
v Pembangunan Indonesia yang
tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah,
sebagian lagi disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke
pusat.
v Munculnya rasa ketidakpuasan
di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua.
v Kecemburuan antara penduduk
setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang
cukup besar pada tahun-tahun pertannya.
v Bertambahnya kesenjangan
sosial diakibatkan karena perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi yang kaya
dan yang miskin.
v Pelanggaran HAM kepada masyarakat
non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa).
v Kritik dibungkam dan oposisi
diharamkan.
v Kebebasan pers sangat
terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.
v Penggunaan kekerasan untuk
menciptakan keamanan, antara lain dengan program “penembakan misterius”.
v Tidak ada rencana suksesi
(penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).
v Menurut kualitas birokrasi
Indonesia yang terjangkit penyakit ‘Asal Bapak Senang’, hal ini adalah
kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara
pasti hancur.
v Menurunnya kualitas tentara
karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan
kesejahteraan anak buah.
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis
keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia),
disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan
komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat
tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin
para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan
massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan
setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih
sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah
adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia
terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus
memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat.
Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya
kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan
utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi
besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu
terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas
Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah
Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat
mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan
Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan
mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga
akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU
Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi.
Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri
menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut
menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998
dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan
"Era Reformasi".
3.
Pemerintahan Transisi
Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi
Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia
terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya
demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di
berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi
Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari
setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah
tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih
untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Pemerintahan transisi merupakan peralihan antara
pemerintahan zaman Soeharto ke pemerintahan B.J. Habibie.
4.
Pemerintahan Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan
jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai
berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai
Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan
rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak
dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya
kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses
pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap
media massa dan kebebasan berekspresi.
Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan
koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar
Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik
dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa
petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman
Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul.
Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau
menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang
terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi
politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta
telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk
dalam jabatan struktural.
Ketika Habibie
mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar
yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa depan Reformasi
b. masa depan ABRI
c. masa depan daerah-daerah yang
ingin memisahkan diri dari Indonesia
d. masa depan Soeharto,
keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya
e. masa depan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat.
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil
dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari
masyarakat.
a)
Kebijakan dalam bidang
politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima
paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih
demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1)
UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik
2)
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3)
UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
b)
Kebijakan dalam bidang
ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama
dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c)
Kebebasan menyampaikan
pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai
terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari
berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara
terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat,
kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan
cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d)
Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil
diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang
demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain
masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha
Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah
Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur.
Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah
pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas
rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari
Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh
dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama
Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
5.
Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR
berhasil memilih Presiden Republik Indonesia yang ke-4 yaitu KH. Abdurrahman
Wahid dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Gus Dur.
Beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yaitu
:
1) Masalah
praktik KKN yang belum terselesaikan
2) Pemulihan
ekonomi
3) Masalah BPPN
4) Kinerja BUMN
5) Pengendalian
Inflasi
6) Mempertahankan
kurs rupiah
7) Masalah
jejaring pengamanan sosial ( JPS)
8) Masalah
disintegrasi dan konflik antarumat beragama
9) Penegakan
hukum dan penegakan Hak asasi manusia (HAM)
Pembaharuan yang dilakukan pada masa Pemerintahan Gus
Dur adalah :
1) Membentuk
Kabinet Kerja
Untuk mendukung tugas dalam
menjalankan pemerintahan sehari-hari, Gus Dur membentuk kabinet kerja yang
diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang anggotanya diambil dari perwakilan
masing-masing partai politik yang dilantik pada tanggal b28 Oktober 1999. Di
dalam Kabinet Persatuan Nasional terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu
Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.
2) Bidang
Ekonomi
Untuk mengatasi krisis moneter dan
memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang
bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari
krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof.
Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri
Mulyani Indraswari.
3) Bidang Budaya
dan Sosial
Untuk mengatasi masalah disintegrasi
dan konflik antarumat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan
bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya Beberapa
keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :
a. Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil
Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan
adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun
menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
b. Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai
hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.
Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai
kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan
sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan
sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi
negara.
Kebijakan-kebijakan
yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu :
Ø Pencopotan
Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.
Ø Pencopotan
Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya
pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi.
Ø Pencopotan
Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak
harmonis dengan Gus Dur.
Ø Mengeluarkan
pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN
sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot.
Ø Gus Dur
menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran
bendera Bintang Kejora.
Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi
kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang
menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006
DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua
dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001.
Gus
Dur menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa
disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain :
·
Membekukan MPR / DPR-RI
·
Mengembalikan
kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang
diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun.
·
Membubarkan Partai Golkar
karena dianggap warisan orde baru
Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidk dapat dilaksanakan karena dianggap
bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuaran hokum, maka MPR
segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati
Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan Tap
MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.
6.
Pemerintahan Gotong Royong
Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan
Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri (2001-2004). Kabinet ini dilantik pada
tahun 2001 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2004.
Kinerja Pemerintahan Megawati Soekarnoputri sangat
mengecewakan. Megawati tidak tampil sebagai seorang presiden, melainkan lebih
sebagai ketua umum partai. Akibatnya, roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana
diharapkan banyak orang dan cita-cita reformasi.
Penilaian itu dilontarkan Kelompok Kerja (Pokja)
Petisi 50 dalam evaluasi akhir tahun Petisi 50 yang berjudul "Catatan
Akhir Tahun 2002, Pernyataan Keperihatinan".
Sebagai pemimpin bangsa, menurut Petisi 50, Presiden
Megawati sangat mudah dipengaruhi. Selain itu, para pembantunya di jajaran
kabinet kelihatan sangat tidak solid. Hal itu terjadi karena para menteri
masing-masing mengusung kepentingan partai politik (parpol) dari mana mereka
berasal.
7.
Pemerintahan Indonesia Bersatu
v PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID I (ERA SBY-JK)
(2004-2009)
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa
baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono
melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan
evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan
perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu pada awal
pembentukan (21 Oktober 2004), perombakan pertama (7 Desember 2005), dan
perombakan kedua (9 Mei 2007)
Pada periode ini, pemerintah melaksanakan beberapa
program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil
diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada
prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan
meskipun masih banyakkekurangan disana-sini.
v PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II (ERA SBY – BOEDIONO) (2009-2014)
Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009yang
mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung
setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan
profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY
pada 21 Oktober2009 dan dilantik
sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY
mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank
Indonesia menetapkan Empat kebijakan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1. BI rate
2. Nilai tukar
3. Operasi moneter
4. Kebijakan makroprudensial
untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan
pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh
pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kinerja Pemerintahan SBY - Tak terasa
sudah 1 tahun
pemerintahan SBY jilid II berjalan, Namun masih saja
dianggap gagal serta mendapat rapor merah dari beberapa kalangan. Dan kali ini
pengamat ekonomi dunia pun ikut bicara terkait dengan kinerja
pemerintahan SBY yang sudah 1 tahun ini. Perolehan suara 60
% dalam Pilpres 2009 dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen ternyata belum
bisa dioptimalkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk
melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan rakyat.
Di mata pengamat ekonomi politik dari Northwestern
University, Amerika Serikat, Prof Jeffrey Winters, buruknya kinerja pemerintahan SBY tidak lepas dari
sikap Presiden SBY dalam menjalankan pemerintahan. SBY dianggap lebih suka
terlihat cantik, santun dan berambut rapi di depan kamera dibanding bekerja
keras mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.
Apa
pandangan Anda terhadap kinerja SBY-Boediono selama menjalankan pemerintahan?
Sampai
saat ini dilihat kinerja
pemerintahan SBY-Boediono rendah. Dan perlu dicatat
prestasi yang rendah kepemimpinan SBY bukan sesuatu yang baru. Karena sejak
2004 memang kinerjanya tidak pernah tinggi. Jadi kombinasi SBY-Kalla yang sudah
mengecewakan menjadi lebih parah dengan kombinasi SBY-Boediono.
Meski
pada masa SBY-JK kinerjanya buruk, paling tidak Jusuf Kalla dikenal sebagai
orang yang tidak sabar dan sering mendorong SBY untuk bertindak dan ambil
keputusan. Tetapi akhirnya Kalla menjadi capek, frustrasi dan memilih lepas
saja.
Kinerja
para menteri terkait
dengan performa pemimpinnya. Karena sikap presidennya sebagai leader tidak
bagus tentu saja para menterinya juga tidak bagus kerjanya. Apalagi pemilihan
anggota kabinet berdasarkan bagi-bagi kekuasaan supaya aman di parlemen.
Hasilnya yang terjadi pemilihan bukan berdasarkan kapabilitas dan
akuntabilitas. Melainkan berdasarkan jatah anggota koalisi.
Sumber :
